Kuansing | Trans-News.com
Setelah mendapatkan Sorotan dari Pengacara Muda Tindakan Satpol-PP Kuansing Sita Barang Pemilik Warung Kembali Mendapat Sorotan dari Sekretaris Jendral Lembaga Lestari Bumi Riau (LBR) Irfan Avif, S.H dan juga Praktisi Hukum.

Beberapa hari lalu Pada 15 September 2023 Dini hari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Kuansing menggelar Razia di Beberapa Kecamatan mulai dari Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Sentajo Raya dan Terakhir Kecamatan Kuantan Tengah hasil dari Razia tersebut Satpol-PP Berhasil Menyita Puluhan Botol Minuman Beralkohol dan Juga Alat -alat Musik Pemilik Warung Remang remang tanpa ada Berita acara Penyitaan Barang tersebut.

Terkait Penyitaan Barang yang di lakukan oleh Satpol-PP terhadap Pemilik warung tanpa ada Surat Berita acara Penyitaan.
Awak media melakukan konfirmasi kepada praktisi hukum dikantornya pada Jum’at 20 Oktober 2023 pukul 14.00 wib.
Terkait tindakan satpol PP kabupaten Kuansing sita barang.
Sekjen lestari Bumi Riau Irfan Avif, S.H yang mana tindakan yang dilakukan satpol PP Kuansing adalah perbuatan melawan hukum, negara kita ini merupakan negara hukum.

“Sebagai warga negara kita harus taat Hukum baik Sipil maupun pejabatnya.
Tindakan yang dilakukan Satpol-PP Kuansing merupakan perampasan yang dilakukan secara sewenang wenang karena tanpa adanya surat Berita Acara sita dari pengadilan” Ungkap Irfan Avif, S.H juga merupakan praktisi hukum yang berada di kabupaten kuantan Singingi

Irfan mengatakan Bahwa dalam undang-undang acara pidana nomor 8 tahun 1981 pada pasal 38 penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat namun dalam keadaan mendesak penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik terlebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib dilaporkan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan” jelas Sekjen LBR

Irfan juga memaparkannya lebih Rinci Kewenangan satpol PP dalam melakukan penyitaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satpol PP kewenangannya meliputi :

1.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada

2.menindak warga masyarakat aparatur atau Badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur atau badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

4.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Dalam penjelasan dimaksud dengan menindak sebagaimana terdapat pada poin kedua adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda atau proses melalui peradilan dengan ketentuan.

Secara implisit penyitaan merupakan salah satu bentuk penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP.
Penindakan termasuk dalam prosedur penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP nomor 8 tahun 1981. Tutup Irfan (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *